CIANJUR- Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur, Agus Indra mengaku, pihaknya telah menerima laporan resmi dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Cianjur terkait hilangnya salah satu unit mobil dinas (mobdin) milik Distarkim Kabupaten Cianjur. Indra menuturkan, laporan resmi yang dilayangkan Distarkim Kabupaten Cianjur itu juga sudah dianggap lengkap. Termasuk, laporan kehilangan dari aparat kepolisian […]
Penulis: webadmin
Setiap Dinas Rawan Pungli
CIANJUR – Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, menegaskan bahwa Kabupaten Cianjur harus bebas pungutan liar (pungli). Jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur melakukan pungli, akan diberi sanksi tegas. “Jangan sampai terjadi pungli di Cianjur. Apalagi terjadi operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang ramai diberitakan saat ini. Makanya dijalankan beberapa upaya,” kata dia […]
Lapor Irda, Jika PNS dan Wakil Rakyat Terima Suap
Berada di posisi paling bawah dalam urusan pelayanan publik mendorong Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur untuk melakukan langkah perbaikan. Selain mengecam praktek gratifikasi di kalangan PNS dan wakil rakyat juga peningkatan partisipasi publik. Menurut Kepala Irda Cianjur, Agus Indra mengatakan, dengan adanya dua perbup yang ditetapkan sejak tanggal 12 Agustus Tahun 2016 yakni perbup Nomor 37 […]
Itda Sulit Awasi Kepala Desa
CIANJUR – Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur mengaku kesulitan dalam membina kepala desa untuk tidak melakukan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Inspektur Derah (Irda) Kabupaten Cianjur, Agus Indra, mengatakan, pihaknya sudah menerima banyak laporan terkait penyalahgunaan anggaran oleh kepala desa. Di antaranya sedang diproses dan dalam tahap peninjauan. “Ada yang sedang […]
Awas, Sejumlah OPD Rawan Gratifikasi
CIANJUR – Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur menyatakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Santri rentan gratifikasi. Bahkan setelah keluarnya sejumlah perbup tentang gratifikasi pun masih terjadi sejumlah laporan dari warga terkait penyalahgunaan jabatan tersebut. Dua perbup yang ditetapkan sejak 12 Agustus 2016, yakni Perbup Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Layanan dan Pengaduan Online […]