CIANJUR, (PR).- Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan dua peraturan bupati (perbup) mengenai gratifikasi sebab aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemkab rentan terlibat gratifikasi. Gratifikasi rentan menjerat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan dengan pelayanan publik. Diharapkan perbup tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik Cianjur yang rendah dan masih berada […]
CIANJUR – Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur menyatakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Santri rentan gratifikasi. Bahkan setelah keluarnya sejumlah perbup tentang gratifikasi pun masih terjadi sejumlah laporan dari warga terkait penyalahgunaan jabatan tersebut. Dua perbup yang ditetapkan sejak 12 Agustus 2016, yakni Perbup Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Layanan dan Pengaduan Online […]
CIANJUR – Program layanan pengaduan publik yang digarap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dan bersinergi langsung dengan layanan serupa di lingkungan Kepresidenan RI, mulai menunjukan manfaatnya. Data yang terhimpun di Inspektorat Daerah (Irda), masyarakat yang memberikan laporan bervariatif namun sebagaian besar, terkait layanan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kepala Irda […]
