CIANJUR – Program layanan pengaduan publik yang digarap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dan bersinergi langsung dengan layanan serupa di lingkungan Kepresidenan RI, mulai menunjukan manfaatnya. Data yang terhimpun di Inspektorat Daerah (Irda), masyarakat yang memberikan laporan bervariatif namun sebagaian besar, terkait layanan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Kepala Irda Agus Indra mengakui, laporan warga lewat SMS dan e-mail itu, kebanyakan seputar pelayanan e-KTP. Ada berbagai masalah yang dilaporkan warga, terkait lamanya proses dan keberadaan calo dilingkungan Dinas. Sejumlah masuk berhasil ditampung dan kemudian dijawab langsung dinas bersangkutan.
“Kalau laporan lewat SMS ada puluhan dan baru terproses sekitar belasan SMS saja, sementara yang lewat e-mail lebih banyak lagi, beberapa di antaranya telah dijawab ke pengirimnya,” kata Agus yang ditemui di ruang kerjanya pada akhir pekan kemarin terkait program lapor yang sedang digalakkan pemerintah.
Sejumlah laporan yang masuk, tambah Agus, tidak melulu terkait permasalahan seperti indikasi adanya pungutan liar dan lain halnya. Namun ada juga warga yang mengirim SMS atau e-mail, isinya lebih pada masukan terhadap dinas terkait dalam melaksanakan pelayanan publik atau pembangunan di Cianjur.
Menurut Agus, beberapa masalah lainnya yang dilaporkan warga terkait jalan rusak di Kabupaten Cianjur dan persoalan ijin perusahaan tertentu atau kegiatan usaha yang dianggap mengganggu fasilitas umum atau warga. Semua masukan itu akan diproses, sehingga pengirim mendapat jawaban.
“Kalau berdasarkan mekanisme memang ada batas waktu untuk menjawab, tapi terkadang Dinas memang telat menjawab laporan dari warga dengan berbagai kendala. Layanan lapor, sudah terintegrasi otomatis, sehingga setiap ada jawaban pasti tercatat dalam layanan itu sendiri,” tambahnya.
Lebih jauh dikatakan Agus, layanan lapor terintegrasi juga dengan staf Kepresidenan RI, sehingga semua laporan dari warga terpantau jelas. Irda juga kerap melakukan komunikasi dengan salah satu staf Kepresidenan yang membidangi layanan laporan masyarakat ini. Ada beberapa yang memang dipertanyakan Staf Kepresidenan, karena banyaknya laporan yang masuk.
“Di Staf Kepresidenan ada yang namanya Gibran dan bertugas dalam layanan ini. Kita selalu berkomunikasi kalau memang ada yang perlu dikomunikasikan. Tentu semua laporan ini datang dari warga, sehingga murni tanpa ada tumpangan apapun,” tandas Agus.
Seperti diketahui, layanan lapor telah disosialisasikan pemerintah daerah dengan cara menempel spanduk Lapor yang dipasang di beberapa ruang umum dan instansi pemerintah. Warga bisa langsung melakukan pelaporan melalui nomer atau fasilitas yang telah disiapkan pemerintah.
Meski baru di wilayah kota saja, layanan lapor yang digagas langsung Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, telah banyak diapresiasi warga. Salah satu buktinya, hingga saat ini masyarakat sudah banyak melakukan pelaporan dan ditanggapi langsung pemerintah.
Nandar Rukmana, salah seorang warga di Keluarhan Pamoyanan Cianjur, berharap layanan lapor tidak hanya sekedar program, namun mampu mendorong perbaikan kinerja pemerintah dalam melayani rakyat.
“Layanan ini bagus dan bermanfaat, tapi harus ditindaklanjuti dengan baik. Jangan sampai layanan hanya menerima laporan tapi tidak ada tindakan jelasnya dari pemerintah. Saya yakin semua yang dilaporkan warga itu benar, karena berdasarkan pengalaman yang warga rasakan,” harapnya. (cr7)
Sumber: Berita Cianjur, 24 Oktober 2016
